Determinants of Local Original Income The Era of Special Autonomy for the Government of Aceh Province
DOI:
https://doi.org/10.12928/optimum.v11i1.3608Abstract
Aceh's special autonomy status allows the province to be able to obtain a larger percentage of financial resources to finance its development. The purpose of this study was to determine the influence of government spending, GRDP, and population in increasing Aceh's local revenue. This study uses a quantitative approach, the analysis tool used is panel data regression which is processed using Stata. The results of the study prove that government expenditure, GRDP, total population have a positive and significant effect on the local revenue of Aceh Province for the period 2011-2018.
References
Aceh, P. K. P., 2007. Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah di Aceh. [Online]
Available at: http:siterources.worldbank.org/INTINDONESIA/Publication/ 280016-1168483675167/PFM_Aceh_fullbhs.pdf
[Accessed 2 Januari 2018].
Aceh, S. A. P. W. P., 2015. Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Aceh. [Online].
Aslim, d., 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh. Ilmu Ekonomi: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2(3), pp. 60-66.
Badan Pusat Statistik, B., 2011. Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. [Online]
Available at: http://bps.go.id
Badan Pusat Statistik, B., 2014. Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Aceh: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. [Online]
Available at: http://bps.go.id
Badan Pusat Statistik, B., 2015. Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Aceh: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. [Online]
Available at: http://bps.go.id
Gujarati, D., 2013. Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Kelima. 5th ed. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, A., 2016. Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.
Hamzah, d., 2017. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Aceh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Setelah Tsunami. Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, 4(1), pp. 1-12.
Jaya, G. B. P. & Putu, W. A. B., 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. EP Universitas Udayana, 3(5), pp. 201-208.
Moengkoesoebroto, G., 2016. Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
MS, Z., 2017. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. Jurnal of Economics and Business, 1(1).
Muchtolifah, 2010. Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya. Ilmu Ekonomi Pembangunan, 1(2).
Nto, P. O., 2016. Assesment of Risk in The Internally Generated Revenue (IGR) Structure of Abia State, Nigeria. Canadian Social Science, 12(3), pp. 67-72.
Parwata, I. M. d., 2016. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan. Bisma Universitas Pendidikan Ganesa Jurusan Manajemen, Volume 4.
Rachim, A., 2015. Analyzing Local Revenue in Local Otonomy Implementations Towards Self-Relience of Samarinda Municipality. International Journal Business Management and Economic Rrsearch (IJBMER), 6(6), pp. 436-441.
Sagun, O. P., 2014. Federal Government Statutory Fund Allocation to States in Negeria, West Africa: Any Reasonable Story to Tell?. American International Journal of Social Science, 3(4), pp. 152-164.
Santoso, P. B. d. R. P., 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. Dinamika Pembangunan, 2(1), pp. 9-18.
Sasana, H., 2006. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Dinamika Pembangunan, 3(2), pp. 145-170.
Sidik, D. M., 2002. Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional. 17-18 April.
Susanti, H., Syechalad, M. N. & Hamzah, A., 2017. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Aceh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Setelah Tsunami. Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, 4(1), pp. 1-12.
Todaro, M. P., 2014. Economic Development. 12th ed. New York: Pearson.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Widarjono, A., 2013. Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya. Jakarta: Ekonosia.