Kesenjangan Pelindungan Hukum Pekerja Migran Nonprosedural dan Keluarganya di Pulau Penang, Malaysia: Studi Yuridis-Empiris dan Model Edukasi Hukum Berbasis Komunitas

Abstract

Migrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, khususnya Pulau Penang, masih diwarnai tingginya jumlah PMI nonprosedural yang berdampak pada lemahnya pelindungan hukum dan meningkatnya kerentanan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Artikel ini bertujuan menganalisis kesenjangan pelindungan hukum bagi PMI nonprosedural dan keluarganya, mengkaji keterkaitannya dengan praktik TPPO, serta merumuskan model edukasi hukum sebagai upaya preventif. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan analisis deskriptif-kualitatif berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan penyuluhan kepada komunitas PMI di Pulau Penang serta koordinasi dengan KJRI Penang. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum mengenai pelindungan pekerja migran dan pemeberantasan TPPO, implementasinya belum optimal akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tingginya biaya penempatan resmi, dan belum efektifnya koordinasi antarlembaga. Kondisi tersebut mendorong sebagian calon PMI memilih jalur nonprosedural sehingga lebih rentan menjadi korban TPPO karena tidak tercatat dalam sistem pelindungan negara. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa model edukasi hukum berbasis komunitas melalui pembentukan Kader Sadar Hukum PMI, yang dipadukan dengan pendekatan berbasis keluarga, mampu meningkatkan pemahaman hukum dan mendorong pengambilan keputusan migrasi yang lebih aman. Oleh karena itu, penguatan pelindungan hukum bagi PMI nonprosedural memerlukan kolaborasi yang berkesinambungan antara pemerintah, perwakilan diplomatik, dan komunitas migran guna mewujudkan tata kelola migrasi yang aman, bermartabat, dan berkeadilan.