Integrasi Prinsip Ekonomi Biru dalam Regulasi Daerah Sulawesi Tenggara pada Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Perikanan

Authors

  • Samsul Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia
  • Eko Satria Fakultas Hukum. Univeristas Muhammadiyah Buton, Indonesia
  • Muhammad Rahmatul Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia
  • Kharismana Kali Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.12928/adlp.v6i1.11721

Keywords:

Ekonomi Biru, Kelautan dan Perikanan, Peraturan Daerah, Sulawesi Tenggara

Abstract

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah mengelola sumber daya kelautan dengan prinsip ekonomi biru, yang dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) dirumuskan antara lain sebagai keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut sampai 12 mil berada pada pemerintah provinsi, sehingga regulasi provinsi menjadi instrumen utama untuk menerjemahkan prinsip tersebut. Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi biru diakomodasi dalam regulasi sektoral kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan matriks derajat akomodasi (eksplisit, implisit/parsial, dan tidak diatur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan mengakomodasi secara eksplisit prinsip keterlibatan masyarakat dan efisiensi sumber daya, mengakomodasi secara parsial prinsip nilai tambah ganda serta inovasi dan adaptasi, dan belum mengatur prinsip meminimalkan limbah (zero waste) secara memadai. Kekosongan tersebut terutama berakar pada karakter kedua regulasi sebagai instrumen pengawasan dan pengaturan akses, bukan instrumen pengembangan ekonomi kelautan. Penelitian ini merekomendasikan pengaturan prinsip meminimalkan limbah dan nilai tambah ganda dalam peraturan pelaksana maupun dalam revisi regulasi daerah.

References

Ariwiguna, M. F., & Haspari, R. D. (2018). Pemberdayaan Petani Rumput Laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. , 31-42. J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 3(1).

Blue Economy Policy of India. (2022). OCEANS 2022 - Chennai, 1–7. https://doi.org/10.1109/OCEANSChennai45887.2022.9775217

Dinas Perikanan Kota Baubau. (2023). LAKIP Dinas Perikanan Kota Baubau 2023.

Fahrurrozi, F. (2020). Analysis Concept of The Blue Economy Islamic Perspective (Case studi Jumiang as Marine Tourism in Pamekasan). Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 4(1), 17. https://doi.org/10.21070/perisai.v4i1.435

Handayani, W., & Badi’ah, R. (2023). The Application of Blue Economy Principles to the Salt Sector in the Province of East Java, Indonesia. International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis, 06(04). https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i4-23

Hasana, S. (2018). Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian terhadap Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Meraja Journal, 1(3), 55–65.

Lee, K.-H., Noh, J., & Khim, J. S. (2020). The Blue Economy and the United Nations’ sustainable development goals: Challenges and opportunities. Environment International, 137, 105528. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105528

Mira, M., Firdaus, M., & Reswati, E. (2014). Penerapan Prinsip Blue Economy Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 9(1), 17. https://doi.org/10.15578/marina.v9i1.213

Nasriyah, N., & Anas, P. (2018). Identifikasi Potensi dan Analisis Masalah Sumber Daya Perikanan di Kecamatan Nambo Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan, 12(2), 81–94. https://doi.org/10.33378/jppik.v12i2.102

Nasution, M. (2022). Potensi Dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Kajian Literatur. Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara, 7(2). https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.136

Okol Sri Suharyo. (2022). Indonesia’s maritime strategy for realizing the world’s axis facing China’s maritime silk road policy. Global Journal of Engineering and Technology Advances, 13(3), 045–052. https://doi.org/10.30574/gjeta.2022.13.3.0206

Pace, L. A., Saritas, O., & Deidun, A. (2023). Exploring future research and innovation directions for a sustainable blue economy. Marine Policy, 148, 105433. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105433

Patiung, M. (2019). Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto . Jurnal Ilmiah Sosio Agribis, 19(1). https://doi.org/10.30742/jisa1912019686

Pauli, G. (2010). The Blue Economy: 10 Years, 100 Inovations, 1000 Jobs. Paradigm Publication.

Qi, X. (2022). The conceptual framework of the national blue economic system: A multiagent perspective. Marine Policy, 145, 105287. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105287

Radogna, D. (2018). Gunter Pauli, Blue Economy 2.0. 200 progetti implementati, 4 miliardi di dollari investiti, 3 milioni di nuovi posti di lavoro creati. TECHNE - Journal of Technology for Architecture and Environment, 15, 375–376.

Rafi Darajati, M. (2023). Ekonomi Biru: Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia. TheJournalish: Social and Government, 4(5), 41–53.

S, R., Adimu, H. E., Asni, A., & Fekri, L. (2022). Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil Di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 12(1), 1. https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i1.10573

Safrin Edy, Wa Ode Al Zarliani, Aliani, A., Maghfira Pathiha, Abdul Hadi Bone, Bahtiar Hamar, Wa Ode Sitti Cahyani, Salmatia, S., & Sariafriani Amran. (2022). Inovasi Olahan Baby Cumi Kering Asin Dan Abon Ikan Sebagai Wirausaha Istri Nelayan di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(9), 2511–2520. https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i9.1371

Setyawati, L. R., Hadistian, Cahya, D. D., Marsetio, Novarianti, A. D., & Said, B. D. (2021). Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir di Kota Sabang. Urnal Education and Development, 9(4), 178–185.

Sondang P, S. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara.

Tian, H., Syamsunasir, & Trismadi. (2022). Environmental Security Perspective in the Maritime Tourism Industry Based on Blue Economy Principles. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 7(2), 800–804.

Tsai, W.-H. (2023). Balancing Profit and Environmental Sustainability with Carbon Emissions Management and Industry 4.0 Technologies. Energies, 16(17), 6175. https://doi.org/10.3390/en16176175

Tumiwa, F. (2012). Journal RIO + 20 Rio, Here I Come.

Widihastuti, R., & Zulham, A. (2019). Strategi Pengembangan Industri Perikanan Tangkap Di Kabupaten Buton Selatan. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 9(2). https://doi.org/10.15578/jksekp.v9i2.7475

Downloads

Published

2026-10-30

Issue

Section

Articles