Prioritas Belanja Dana Kelurahan Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Kelurahan Kebun Bunga Kota Banjarmasin
DOI:
https://doi.org/10.12928/iefbr.v1i1.4742Abstract
Tujuan dari penelitian ialah (1) mengetahui kriteria yang sangat dominan berpengaruh dalam penentuan prioritas belanja kelurahan pada Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur, dan (2) mengetahui prioritas belanja dominan pada Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan kelurahan Kebun Bunga kecamatan Banjarmasin Timur. Berdasarkan pemerolehan data yang dilakukan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) diperoleh 6 responden yang diperkirakan ahli terkait dengan penentuan belanja kelurahan di kelurahan Kebun Bunga. Kriteria alternative yang diperoleh dari hasil penelitian Renstra Kecamatan, Sumber Daya Manusia (SDM), Kinerja Sebelumnya, dan Manfaat Kegiatan berpengaruh terhadap penentuan prioritas belanja kelurahan dengan nilai preferensi 28% Renstra Kecamatan, 17% Sumber Daya Manusia (SDM), 7% Kinerja Sebelumnya, dan 47% Manfaat Kegiatan. Berdasarkan kriteria alternatif yang ada preferensi prioritas belanja Kelurahan adalah Sarana dan prasarana kelurahan 69%, dan pemberdayaan masyarakat 31%. Dengan kesimpulan yang lebih dominan adalah sarana dan prasarana sebesar 69%.
References
Kemenkeu. 2018. Dana kelurahan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dana-kelurahan-adalah-dana-alokasi-umum-dau-tambahan/. (Diakses pada 15 Oktober 2020).
Kemenkeu. 2018. Kebijakan Alokasi Dana kelurahan. https://klc.kemenkeu.go.id/kebijakan-alokasi-dana-kelurahan/. (Diakses pada 15 Oktober 2020).
Kiki. 2019. Realisasi Dana Kelurahan Kota Banjarmasin. Realisasi Dana Kelurahan Kota Banjarmasin. https://apahabar.com/2019/11/realisasi-dana-kelurahan kecamatan-banjarmasin-timur-terendah-barat-tertinggi/ (Diakses pada 15 Oktober 2020).
Henny, Y. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Studi : Analisis Kebijakan pengelolaan Dana Kelurahan Untuk Pemberdayaan Masyrakat Di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. In The Social Review (Vol. 1, Issue 1).
Prasetyo, Z. N. D., Pabalik, D., & Bintari, W. C. (2017). Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Malawele Kabupaten Sorong. Gradual, 6(2), 42–53.
Usman, Sunyoto. 1998. Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Yogi, M. (2019). Penerapan Analytical Hierarchy Process Dalam Pengalokasian Dana Desa Di Desa Suka Kecamatan Tigapanah. 1(1), 2019. file:///D:/Data Ryan/Kuliah/SKRIPSI/Pustaka Bab/Penerapan Analytical Hierarchy Process Dalam Pengalokasian Dana Desa Di Desa Suka Kecamatan Tigapanah.pdf
Awom, W. K., & Purnomo, A. (2016). Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Kelancaran Berlalu Lintas Di Kabupaten Sorong. 41–49. file:///D:/Data Ryan/Kuliah/SKRIPSI/Pustaka Bab/Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Kelancaran Berlalu Lintas Di Kabupaten Sorong.pdf
Biswan, A. T., & Agfi, N. M. (2020). Dana Kelurahan: Pemetaan Pada Kelurahan Rempoa Tangerang Selatan. Sawala : Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat, 1(1), 9. https://doi.org/10.24198/sawala.v1i1.25837
Chikita, A., Baruma, F., Kelurahan, P., & Kelurahan, A. D. (2019). Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan Di Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 11. file:///D:/Data Ryan/Kuliah/SKRIPSI/Pustaka Bab/Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran.pdf
Daerah, B. keuangan. (2019). Data Serapan Dana Kelurahan BAKEUDA. d:%5CData Ryan%5CKuliah%5CSKRIPSI%5CPustaka Bab
Faradila, M., & Lutfi, A. (2020). Analisis Desain Kebijakan Alokasi Bantuan Dana Kelurahan Tahun 2019. Jurnal Public Policy, 6(2), 75. https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.1762
Henny, Y. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Studi : Analisis Kebijakan pengelolaan Dana Kelurahan Untuk Pemberdayaan Masyrakat Di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. In The Social Review (Vol. 1, Issue 1). d:%5CData Ryan%5CKuliah%5CSKRIPSI%5CTerdahulu
Kebun Bunga, Banjarmasin Timur, Banjarmasin - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (n.d.). file:///D:/Data Ryan/Kuliah/SKRIPSI/Pustaka Bab 5/Kebun Bunga, Banjarmasin Timur, Banjarmasin - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.html
Luas Kelurahan. (n.d.). file:///D:/Data Ryan/Kuliah/SKRIPSI/Pustaka Bab/Kebun Bunga, Banjarmasin Timur, Banjarmasin - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.html
Prasetyo, Z. N. D., Pabalik, D., & Bintari, W. C. (2017). Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Malawele Kabupaten Sorong. Gradual, 6(2), 42–53.
Sempo Jordan Saputra, Laloma Alden, V. Y. L. (n.d.). Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado. d:%5CData Ryan%5CKuliah%5CSKRIPSI%5CTerdahulu
Septiningsih1, D., Ningrum2, D. A., Sa’diyah3, K., Khasanah4, F., & Nur Kabib5. (2020). ANALISIS PERENCANAAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KALICACING, KECAMATAN SIDOMUKTI, SALATIGA. 01(09), 1–18. file:///D:/Data Ryan/Kuliah/SKRIPSI/Pustaka Bab/Analisis Perencanaan Dana Alokasi Umum Tambahan.pdf
Peraturan
Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2018
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah
Permendagri Nomor 130 Tahun 2018
Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.187 Tahun 2018
Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Ryan Akhmad Rizki, Sri Maulida
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with Journal Islamic Economics, Finance, and Banking Review (IEFBR) agree to the following terms:
- All articles published are Open Access which means they will be immediately and permanently free for everyone to read and download. We use the CC-BY-SA license options under the Creative Commons Attribution License (CC BY-SA 4.0). Creative Commons Attribution License (CC BY-SA 4.0). CC-BY-SA assures that all works will be available under CC-BY-SA always and no risk of commercial actions against the will of the copyright holder.  Â
- Anyone can use, copy and disseminate the material in any medium or format; as well as re-use, re-mix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially. However, they must acknowledge the authors by giving appropriate credits (cite to the article or content), provide a link to the license, and indicate if changes were made and use under the same license as the original.
- Authors retain copyright and grant license exclusive rights in their article to Universitas Ahmad Dahlan as the publisher of the Journal Islamic Economics, Finance, and Banking Review (IEFBR).
- Authors have the right to retain patent, trademark, and other intellectual property rights (including research data).Â
- Authors have the right to proper attribution and credit for the published work.
Copyright Transfer Agreement
- The Authors submitting the manuscripts do so on the understanding that if they are accepted for publications, the copyright of the articles shall be assigned to Universitas Ahmad Dahlan as the publisher of the Journal Islamic Economics, Finance, and Banking Review (IEFBR).
- Universitas Ahmad Dahlan as the publisher of the Journal Islamic Economics, Finance, and Banking Review (IEFBR), the Editors, and the Editorial Board Members of the Journal Islamic Economics, Finance, and Banking Review (IEFBR) make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions, or statements are published in the journal. In any way, the contents of the articles and circulars published in the Journal Islamic Economics, Finance, and Banking Review (IEFBR) are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
- The publisher may revoke the publication for violating the ethical code of conduct.
