Ahmad Dahlan Legal Perspective

Optimalisasi Pembentukan Produk Hukum Desa Guna Mewujudkan Kemandirian Desa di Kabupaten Sumenep

Helmy Boemiya, Ida Wahyuliana, Taufiqur Rohman, Nuru Huda — Fri, 06 Mar 2026 00:00:00 +0000

Produk hukum desa merupakan kumpulan dari peraturan yang diberlakukan untuk desa seperti peraturan desa, peraturan kepala desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan BPD. Desa diberikan hak otonomi desa, khusus dalam rangka desa dapat memutuskan kebijakan yang berdasarkan kebutuhan dan asas-asas yang berlaku. Namun, terkadang masih tidak optimal dalam menggunakan hak otonomi dalam membuat produk hukum desa sehingga peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan dan bahkan tidak mempunyai timbal balik terhadap masyarakat desa. Tujuan Penelitian ini adalah membantu desa dalam mengoptimalkan pembentukan produk hukum desa melalui pendampingan akademisi dan masyarakat yang partisipatif agar efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis empiris dengan teknik observasi dan wawancara untuk menemukan data- data valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui proses pembentukan produk hukum desa di Kabupaten Sumenep mulai dari tahap-tahap pembentukan hingga diundangkan. Selanjutnya, menemukan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengoptimalkan pembentukan produk hukum desa di kabupaten sumenep sehingga dapat di jadikan contoh oleh desa yang berada di daerah lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintahan desa dapat menggunakan hak otonomi dengan optimal terutama dalam membuat produk hukum desa sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan asas-asas yang telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kemandirian desa.

Keadilan Prosedural dalam Sengketa Murabahah Berbasis E-Court: Analisis Putusan Niet Ontvankelijk No. 1000/Pdt.G/2024/PA.Palu

Amirah Achmad Mussa’ad, Sitti Aisya, Nadia — Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0000

Kepatuhan prosedural dalam sistem e-court menjadi isu krusial ketika kegagalan memenuhi tahapan beracara elektronik berujung pada putusan Niet Ontvankelijk (NO) tanpa pemeriksaan pokok perkara. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Pal dan implikasinya terhadap prinsip equality of arms serta audi et alteram partem dalam sengketa pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis ratio decidendi putusan berdasarkan data primer (putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan) dan data sekunder (literatur hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama putusan NO adalah cacat formil gugatan berupa kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak dilibatkannya Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan objek sengketa. Sementara itu, kegagalan penggugat mengunggah replik sesuai jadwal e-litigasi tidak berdiri sebagai alasan tunggal NO, tetapi memperkuat pertimbangan prosedural karena mengakibatkan tergugat kehilangan kesempatan mengajukan duplik. Temuan ini menegaskan bahwa dalam e-court, kepatuhan prosedural bukan sekadar tertib administrasi, melainkan instrumen untuk menjaga keseimbangan hak para pihak.

Konstruksi Hukum Aset Pihak Ketiga sebagai Boedel Pailit dalam Skema Triangulasi Utang-Piutang (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)

Melki T. Tunggati, Arif Mahfudin Ibrahim, Sri Wahyuni S. Moha, Sri Olawaty Suaib — Sun, 26 Jul 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini mengkaji konstruksi hukum actio pauliana terhadap aset milik pihak ketiga yang dialihkan sebagai pembayaran utang debitor pailit dalam periode kritis satu tahun sebelum putusan pailit dijatuhkan, isu yang belum banyak dibedah dalam penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada pengalihan aset langsung debitor-kreditor atau perlindungan pembeli beritikad baik. Penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana konstruksi hukum pengalihan aset pihak ketiga sebagai pembayaran utang debitor pailit dalam kerangka actio pauliana, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren atas pengalihan tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual dengan analisis preskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menerapkan prinsip substance over form untuk mengategorikan aset pihak ketiga sebagai bagian boedel pailit berdasarkan teori tanggungan umum, sekaligus mencerminkan rasionalitas disgorging unjust enrichment guna mencegah keuntungan tidak adil bagi kreditor penerima. Namun, penerapan substance over form perlu dibatasi pada kriteria kumulatif tertentu karena tidak berbasis norma perdata eksplisit, dan ratio decidendi Mahkamah Agung masih menyisakan kelemahan elaboratif sehingga kepastian hukum yang terbentuk bersifat retrospektif. Penelitian ini berkontribusi memperluas cakupan actio pauliana terhadap skema triangulasi utang-piutang dalam hukum kepailitan Indonesia.
Kata Kunci: Actio Pauliana; Kreditor Konkuren; Pengalihan Aset Pihak Ketiga; Kepailitan; Konstruksi Hukum.

Kesenjangan Pelindungan Hukum Pekerja Migran Nonprosedural dan Keluarganya di Pulau Penang, Malaysia: Studi Yuridis-Empiris dan Model Edukasi Hukum Berbasis Komunitas

Fithriatus Shalihah, Mufti Khakim — Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 +0000

Migrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, khususnya Pulau Penang, masih diwarnai tingginya jumlah PMI nonprosedural yang berdampak pada lemahnya pelindungan hukum dan meningkatnya kerentanan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Artikel ini bertujuan menganalisis kesenjangan pelindungan hukum bagi PMI nonprosedural dan keluarganya, mengkaji keterkaitannya dengan praktik TPPO, serta merumuskan model edukasi hukum sebagai upaya preventif. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan analisis deskriptif-kualitatif berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan penyuluhan kepada komunitas PMI di Pulau Penang serta koordinasi dengan KJRI Penang. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum mengenai pelindungan pekerja migran dan pemeberantasan TPPO, implementasinya belum optimal akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tingginya biaya penempatan resmi, dan belum efektifnya koordinasi antarlembaga. Kondisi tersebut mendorong sebagian calon PMI memilih jalur nonprosedural sehingga lebih rentan menjadi korban TPPO karena tidak tercatat dalam sistem pelindungan negara. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa model edukasi hukum berbasis komunitas melalui pembentukan Kader Sadar Hukum PMI, yang dipadukan dengan pendekatan berbasis keluarga, mampu meningkatkan pemahaman hukum dan mendorong pengambilan keputusan migrasi yang lebih aman. Oleh karena itu, penguatan pelindungan hukum bagi PMI nonprosedural memerlukan kolaborasi yang berkesinambungan antara pemerintah, perwakilan diplomatik, dan komunitas migran guna mewujudkan tata kelola migrasi yang aman, bermartabat, dan berkeadilan.