Ahmad Dahlan Legal Perspective

Problematika Penyidikan Predicate Crime Bidang Perbankan dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang

2025-11-07T08:47:51+00:00

Artikel ini membahas berbagai problematika predicate crime bidang perbankan dalam perspektif tindak pidana pencucian uang. Bahwa di Indonesia tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana khusus salah satunya adalah mengenai operational penegakkannya. Metode yang digunakan dengan jenis penelitian normatif. Pada kajian utama artikel ini adalah modus operandi tindak pidana pencucian uang sering memanfaat sistem pembayaran yang bersifat elektronik dan memanfaatkan prinsip kerahasiaan bank, yang di dalam praktek perbankan sangat dijunjung tinggi oleh institusi bank, sehingga instrumen hukum perlu dipersiapkan untuk mengarahkan dan membimbing jalannya mekanisme perbankan nasional agar fungsi dan peranan perbankan dapat terlaksana dengan tertib dan teratur. Hasil dari penelitian ini bahwa sinergitas antar penyidik baik dari PPNS, Kepolisian dan Kejaksaan belum bersinergi secara optimal, memerlukan keahlian khusus. Penyidikan bisa dilakukan dimasing-masing tahapan bisa pada tahap placement, layering, maupuan intergration. Penyidikan bisa dilakukan oleh masing-masing institusi penyidik, hal ini sangat tergantung dari kasus perkasus. Pencucian Uang juga dapat berdampak pada hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak, ketidak percayaan pasar dan dunia intnasional terhadap negara Indonesia, iklim investor menjadi tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia.Tujuan dari tulisan ini untuk memberikan analisis tentang problematika proses penyidiakan tindak pidana pencucian uang yang berasar dari predicater crime di bidang perbangkan dan untuk mengetahui pengaruh penegakan tindak pidana pencucian uang pada ekonomi Indonesia.

Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Low Explosive tanpa Hak yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm)

2025-11-10T03:18:34+00:00

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana dapat diproses peradilan pidana dan dihukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan Hakim didalam menangani kasus kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang dilakukan oleh anak pada Putusan perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana berat mengingat ancaman pidana yang tertuang didalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Namun demikian Hakim tetap berpegang pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur pada Pasal 79 ayat (1) hingga ayat (3), yang memungkinkan pidana pembatasan kebebasan untuk tindak pidana berat yang dilakukan anak. Pasal ini juga membatasi hukuman maksimal anak menjadi setengah dari ancaman hukuman orang dewasa dan meniadakan ketentuan minimum khusus pidana. Selanjutnya bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut telah berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa dan alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan yang selanjutnya dihubungkan dengan unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum. Hakim menyatakan dan memutus untuk dilakukan pidana pembatasan kebebasan dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang didalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, karena perbuatan terdakwa dianggap membahayakan masyarakat.

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi di Luar E-Commerce: Studi pada Platform Jual Beli di Media Sosial Facebook

2025-11-11T01:57:05+00:00

Media sosial facebook merupakan tempat berinteraksi sosial di dunia maya. Interaksi sosial menimbulkan kegiatan lain yaitu kegiatan ekonomi berupa jual beli online antara pengguna sosial media demi memberikan keamanan dan ketertiban bertransaksi diperlukan kajian perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di luar e-commerce. Kontribusi penelitian yaitu merumuskan model perlindungan hukum konsumen yang spesifik untuk transaksi jual beli di Facebook (di luar e-commerce) melalui pemetaan modus kerugian, penegasan tanggung jawab penjual, serta rekomendasi langkah preventif dan mekanisme penyelesaian sengketa yang aplikatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara preskriptif kualitatif untuk merumuskan kesimpulan. Hasil kajian dan solusi masalah penelitian memaparkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi di luar e-commerce diatur dalam Pasal 4 ayat 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memiliki muatan substansi hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, kedua pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi di luar e-commerce (studi pada platform jual beli media sosial facebook) dilakukan dengan dua bentuk yaitu bentuk preventif dengan cara sosialisasi, pengawasan produk, pemberian ratting penjual, dan pembatasan iklan oleh facebook dan bentuk represif dengan penyelesaian secara peradilan dan di luar peradilan. Solusinya adalah Penerapan prosedur transaksi aman di Facebook (verifikasi identitas penjual, kewajiban informasi produk dan bukti transaksi, penggunaan rekening bersama/ escrow atau COD), disertai mekanisme pengaduan dan penegakan sanksi yang jelas bagi penjual yang merugikan konsumen. Kesimpulan yaitu pengaturan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di luar e-commerce yang terjadi pada platform jual beli di media sosial facebook diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Hukum dilakukan melalui dua bentuk yaitu pertama berbentuk preventif dengan upaya sosialisasi, pengawasan, pemberian ulasan, dan pembatasan iklan, kedua berbentuk represif dengan melakukan penyelesaian lewat peradilan dan di luar peradilan.

Effectiveness of Regional Council Oversight on Implementing Buton Selatan Regulation on Women and Children Protection

2026-01-24T09:28:57+00:00

Violence against women and children in South Buton Regency remains a serious problem despite the enactment of Regional Regulation (Perda) No. 2 of 2021. This study aims to analyze the problems or obstacles affecting the effectiveness of oversight conducted by the Regional House of Representatives (DPRD) of South Buton Regency in supervising the implementation of the regulation, as well as to identify the root causes of the emerging legal problems. The contribution of this research lies in its empirical analysis of the gap between the legal mandate and legislative oversight practices at the local level, with a specific focus on the South Buton context. The study employs an empirical juridical method with a statutory approach and qualitative data analysis. Primary data were obtained through in-depth interviews with members of the DPRD and relevant stakeholders, while secondary data were drawn from official documents and case reports. The findings reveal substantive legal problems in the DPRD’s oversight mechanisms, reflected in: (1) oversight mechanisms that remain fragmented and reactive; (2) internal obstacles such as limited capacity of council members and pragmatic political dynamics; and (3) external obstacles in the form of low public participation and underlying socio-economic issues that have not been adequately addressed by policy. Analysis using oversight mechanism theory indicates that DPRD oversight has not functioned optimally as a corrective and preventive instrument. This study concludes that there is a significant gap between the objectives of the Regional Regulation and the realities of its implementation, exacerbated by the weakness of the legislative oversight function. Accordingly, the recommendations focus on strengthening the institutional capacity of the DPRD, reforming oversight mechanisms to become more proactive and measurable, and expanding a more integrative policy approach.