Integrasi Prinsip Ekonomi Biru dalam Regulasi Daerah Sulawesi Tenggara pada Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Perikanan

2026-03-08T00:18:32+00:00

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah mengelola sumber daya kelautan dengan prinsip ekonomi biru, yang dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) dirumuskan antara lain sebagai keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut sampai 12 mil berada pada pemerintah provinsi, sehingga regulasi provinsi menjadi instrumen utama untuk menerjemahkan prinsip tersebut. Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi biru diakomodasi dalam regulasi sektoral kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan matriks derajat akomodasi (eksplisit, implisit/parsial, dan tidak diatur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan mengakomodasi secara eksplisit prinsip keterlibatan masyarakat dan efisiensi sumber daya, mengakomodasi secara parsial prinsip nilai tambah ganda serta inovasi dan adaptasi, dan belum mengatur prinsip meminimalkan limbah (zero waste) secara memadai. Kekosongan tersebut terutama berakar pada karakter kedua regulasi sebagai instrumen pengawasan dan pengaturan akses, bukan instrumen pengembangan ekonomi kelautan. Penelitian ini merekomendasikan pengaturan prinsip meminimalkan limbah dan nilai tambah ganda dalam peraturan pelaksana maupun dalam revisi regulasi daerah.

Ahmad Dahlan Legal Perspective

Integrasi Prinsip Ekonomi Biru dalam Regulasi Daerah Sulawesi Tenggara pada Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Perikanan