Ahmad Dahlan Legal Perspective

Dinamika Money Politics di Masyarakat: Perspektif Relasi Kuasa

2024-07-22T05:46:13+00:00

Praktik money politics di Indonesia sudah menjadi fenomena meluas dalam pesta demokrasi seperti Pilkada dan Pileg meski secara normatif dilarang oleh undang-undang. Lemahnya penegakan hukum dan ketimpangan relasi kuasa antara elit politik dengan masyarakat kelas bawah turut melanggengkan budaya politik uang di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik money politics di Indonesia ditinjau dari perspektif relasi kuasa antara elit politik dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara preskriptif kualitatif untuk merumuskan kesimpulan. Hasil penelitian memaparkan bahwa praktik money politics mencerminkan ketimpangan relasi kuasa antara elite politik dan masyarakat, di mana elite politik menggunakan uang sebagai sumber daya politik untuk mempertahankan dominasi dan status quo. Sementara itu, kondisi rentan secara ekonomi dan minimnya akses politik rakyat pemilih kerap dimanfaatkan elite politik melalui politik uang. Hal ini dipicu oleh lemahnya sistem demokrasi, penegakan hukum, transparansi aturan pendanaan parpol, serta budaya pragmatis masyarakat yang memandang politik uang sebagai hal biasa. Faktor-faktor tersebut secara interkoneksi menciptakan ekosistem yang subur bagi praktik money politics.

Penegakan Hukum atas Hak-Hak Anak Hasil Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Perspektif Viktimologi

2024-08-21T16:06:15+00:00

Artikel ini bertujuan untuk mendalami penegakan hukum atas hak-hak anak yang dilahirkan hasil dari tindak pidana perkosaan. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode normatif yuridis. Berdasarkan hasil penelitian, saat ini, banyak wanita yang menjadi korban perkosaan terpaksa melanjutkan kehamilan mereka yang tidak diinginkan karena mereka tidak menyadari bahwa mereka hamil akibat perkosaan. Di sisi lain, banyak wanita melakukan aborsi karena mereka menjadi korban perkosaan. Berdasarkan UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan dan PP No. 61 Tahun 2014, didapati bahwa penerapan kebijakan mengenai aborsi untuk korban perkosaan tidak memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban tersebut, termasuk bagi anak yang dikandungnya. Penyebabnya adalah karena berdasarkan data kehamilan akibat perkosaan yang diperoleh, para korban perkosaan telah melewati batas waktu yang ditetapkan oleh hukum untuk melakukan aborsi. Selain itu, masih belum ada ketentuan yang secara tegas mengatur perlindungan hukum bagi anak yang lahir akibat tindak pidana perkosaan. Hukum tentang diskriminalisasi aborsi di Indonesia dipandang tidak adil dan tidak seimbang dalam melindungi hak-hak perempuan, terutama dalam kasus kehamilan akibat tindak pidana perkosaan. Artikel ini bertujuan untuk berkontribusi menegakkan hukum dengan berharap adanya rekonstruksi kebijakan hukum demi memberi perlindungan hukum yang berkeadilan sosial bagi anak hasil dari tindak pidana perkosaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa diperlukan adanya kepastian hukum atas perlindungan hukum anak terhadap anak hasil dari tindak pidana perkosaan. Serta perlindungan hukum anak terhadap anak hasil dari tindak pidana perkosaan yang berkeadilan berdasarkan persperktif viktimologi.

Analisis Yuridis Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Jasa Konstruksi

2024-08-28T13:27:00+00:00

Pengaturan mengenai jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017. Perubahan Undang-Undang Jasa Konstruksi tidak mengatur tindak pidana dalam jasa konstruksi. Berbeda dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi Tahun 1999 mengatur beberapa jenis tindak pidana. Dihapusnya ketentuan perbuatan pidana dalam jasa konstruksi mengakibatkan perubahan dalam sistem hukum pidana. Dengan dihapusnya tindak pidana dalam Undang-Udang Jasa Konstruksi Tahun 1999 tersebut akan menimbulkan multi tafsir dalam masyarakat. Penelitian ini menganalisis tindak pidana dalam bidang jasa konstruksi pascalahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2017. Jenis penelitian hukum jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka (library reasecrch). Analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif (yuridis-normatif). Kesimpulan hasil penelitian mengenai tindak pidana yang dapat dikenakan dalam tindak pidana dalam bidang jasa konstruksi adalah: pemberian suap (bribery), pemerasan (extortion), pemalsuan (fraud), penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan (abuse of power). Penerapan sanksi pidana dalam bidang jasa konstruksi berupa pemberikan sanksi pidana dan denda yang belum memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Perbandingan Muatan Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Rancangan UUD Usulan Kelompok Republik Persatuan Indonesia (RPI)

2025-01-01T04:22:10+00:00

Realita sosiologis-yuridis di Indonesia pernah mengalami keberlakuan bermacam-macam Undang-Undang Dasar (UUD) di antara UUD tersebut adalah UUD Tahun 1945 dan Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Pada awal kemerdekaan juga pernah diusulkan rancangan Undang Undang Dasar dari kelompok yang mengklaim sebagai kelompok Republik Persatuan Indonesia (RPI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan muatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD Tahun 1945 dalam rancangan kelompok RPI. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan hukum perbandingan yang melibatkan analisis terhadap berbagai aspek hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, regulasi, dan sistem peradilan di negara-negara yang menjadi subyek penelitian. Penelitian ini menyimpulkan muatan HAM dalam UUDS 1950 tertuang di bagian V menyatakan bahwa hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia dirinci dalam 27 pasal dan dilanjutkan dalam 6 pasal yang mengatur tentang asas-asas dasar warga negara. Hal yang sama diusulkan oleh RPI yang diuraikan dalam 26 pasal, pada intinya cenderung ke arah demokrasi yang lebih terbuka dan menyangkut semua unsur HAM namun dalam perspektif Islam. UUD 1945 baru memasukkan konsep HAM setelah mengalami amandemen HAM dinyatakan dalam 10 pasal di bawah Bab XA. Secara historis di Indonesia mengalami dinamika pemikiran yang intens dalam menuangkan muatan HAM dalam UUD. Perbandingan tentang muatan HAM dalam UUD menunjukkan adanya dinamika pemikiran bahkan perdebatan, namun pada akhirnya UUD NRI memasukkan muatan HAM melalui amandemen.

Implementasi Pemenuhan Hak–Hak Penyandang Disabilitas di Stasiun Purworejo Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

2025-02-04T15:20:16+00:00

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta metode yuridis empiris untuk menganalisis implementasi peraturan terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di sektor transportasi, khususnya di Stasiun Purworejo. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kesenjangan antara regulasi yang ada, seperti UU No. 8 Tahun 2016, dan kondisi faktual di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyandang disabilitas, pengelola stasiun, serta pemangku kepentingan terkait, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen kebijakan pemerintah, studi literatur, dan observasi langsung terhadap fasilitas stasiun. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi terkait infrastruktur yang ramah disabilitas. Hasil penelitian menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas disabilitas dalam menciptakan lingkungan transportasi yang lebih inklusif, serta perlunya peningkatan kesadaran, keterampilan petugas, dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan serta evaluasi fasilitas publik.

Politik Hukum Pengaturan Larangan Politik Uang (Money Politic) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2025-01-30T13:22:33+00:00

Secara normatif persoalan politik uang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, namun tidak mudah menerapkan ketentuan politik uang tersebut dalam kasus konkret ketika Pemilu berlangsung. Permasalahan bermula dari pengaturan norma politik uang dalam Undang-Undang Pemilu yang tidak tegas dan tidak komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum pengaturan larangan money politic dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, risalah sidang, buku-buku referensi, artikel jurnal, laporan penelitian, serta dokumen pendukung lainnya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan aturan mengenai larangan money politic sejak proses pembahasan sudah mengalami pelemahan. Dalam prosesnya tidak ada pembahasan yang serius mengenai isu krusial money politic. Ketidakseriusan tersebut tercermin dari hasil pengaturan money politic yang mengalami kekaburan norma dan kekosongan hukum sehingga kesulitan dalam penegakan hukumnya. Pelemahan larangan money politic juga terlihat dari limitasi subjek hukum dan limitasi waktu pengaturan. Perlu dilakukan revisi UU 7/2017 dengan mengatur larangan money politic secara komprehensif, guna mempermudah penegakan hukum terhadap tindakan money politic.