http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/issue/feedAhmad Dahlan Legal Perspective2024-09-03T00:00:00+00:00Muhammad Habibi Miftkahul Marwa, S.HI., M.H.habibi.marwa@law.uad.ac.idOpen Journal Systems<div> </div> <table class="data" style="width: 97.5148%;" width="100%" bgcolor="#f0f0f0"> <tbody> <tr> <td style="width: 21.5521%;" width="20%">Journal title</td> <td style="width: 58.4479%;" width="60%"><strong>Ahmad Dahlan Legal Perspective</strong></td> <td style="width: 20%;" rowspan="9" valign="top" width="20%"><img src="http://journal2.uad.ac.id/public/journals/54/journalThumbnail_en_US.png" alt="" width="110" /></td> </tr> <tr valign="top"> <td style="width: 21.5521%;" width="20%">Initials</td> <td style="width: 58.4479%;" width="80%"><strong>ADLP</strong></td> </tr> <tr valign="top"> <td style="width: 21.5521%;" width="20%">Abbreviation</td> <td style="width: 58.4479%;" width="80%"><strong><em>Amd. Dhl. Leg. Per</em></strong></td> </tr> <tr valign="top"> <td style="width: 21.5521%;" width="20%">Frequency</td> <td style="width: 58.4479%;" width="80%"><strong>2 issues per year | March - September</strong></td> </tr> <tr valign="top"> <td style="width: 21.5521%;" width="20%">DOI</td> <td style="width: 58.4479%;" width="80%"><strong>Prefix <a href="http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/index" target="_blank" rel="noopener">10.12928 </a></strong><a href="http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/index" target="_blank" rel="noopener">by <strong>Crossref</strong></a></td> </tr> <tr valign="top"> <td style="width: 21.5521%;" width="20%">E-ISSN</td> <td style="width: 58.4479%;" width="80%"><a href="https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20210528192091732" target="_blank" rel="noopener"><strong>2797-3123</strong></a></td> </tr> <tr valign="top"> <td style="width: 21.5521%;" width="20%">Editor-in-chief</td> <td style="width: 58.4479%;" width="80%"><a href="https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215208960" target="_blank" rel="noopener"><strong>Mufti Khakim</strong></a></td> </tr> <tr valign="top"> <td style="width: 21.5521%;" width="20%">Publisher</td> <td style="width: 58.4479%;" width="80%"><a href="https://uad.ac.id/en/"><strong>Universitas Ahmad Dahlan</strong></a></td> </tr> <tr valign="top"> <td style="width: 21.5521%;" width="20%">Citation Analysis</td> <td style="width: 58.4479%;" width="80%"><a href="https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=9zRn96sAAAAJ&scilu=&scisig=AMD79ooAAAAAYffoRwStFovlwLG0QKm8sG_xa_L9WMxf&gmla=AJsN-F7y5trhkEkHU8AkhecJluy8ODLMZ2Y646G8u-sg82Nn2kXUnVM1hgmsV4WTvghCRp_bhzspjb4gbrfdt3W0qZDIf1jcX9gWgoFwiAvMlbb-hNf26zasX0fxXJ3lFZG10tutfHKK&sciund=5870303133059704935" target="_blank" rel="noopener"><strong>Google Scholar</strong></a> | <a href="https://app.dimensions.ai/analytics/publication/overview/timeline?and_facet_source_title=jour.1425210&local:indicator-y1=citation-per-year-publications" target="_blank" rel="noopener"><strong>Dimensions</strong></a></td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Ahmad Dahlan Legal Perspective</strong> is a peer-reviewed journal published by Universitas Ahmad Dahlan. This journal was published biannually in March and September. ADLP offers instantaneous open access to its content to make research easily available to the public. The aim of this journal is to offer a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing their original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of law that specialized in interconnection studies. Thus, the articles not only dealing in the legal studies but interconnect it with another sciences to generate new perspective.</p>http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/article/view/10410Dinamika Money Politics di Masyarakat: Perspektif Relasi Kuasa2024-07-22T05:46:13+00:00Erifendi Churniawanerifendi@ppi.ac.id<p>Praktik <em>money politics</em> di Indonesia sudah menjadi fenomena meluas dalam pesta demokrasi seperti Pilkada dan Pileg meski secara normatif dilarang oleh undang-undang. Lemahnya penegakan hukum dan ketimpangan relasi kuasa antara elit politik dengan masyarakat kelas bawah turut melanggengkan budaya politik uang di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik <em>money politics</em> di Indonesia ditinjau dari perspektif relasi kuasa antara elit politik dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara preskriptif kualitatif untuk merumuskan kesimpulan. Hasil penelitian memaparkan bahwa praktik <em>money politics </em> mencerminkan ketimpangan relasi kuasa antara elite politik dan masyarakat, di mana elite politik menggunakan uang sebagai sumber daya politik untuk mempertahankan dominasi dan status <em>quo. </em>Sementara itu, kondisi rentan secara ekonomi dan minimnya akses politik rakyat pemilih kerap dimanfaatkan elite politik melalui politik uang. Hal ini dipicu oleh lemahnya sistem demokrasi, penegakan hukum, transparansi aturan pendanaan parpol, serta budaya pragmatis masyarakat yang memandang politik uang sebagai hal biasa. Faktor-faktor tersebut secara interkoneksi menciptakan ekosistem yang subur bagi praktik <em>money politics</em>.</p>2024-09-26T00:00:00+00:00Copyright (c) 2024 Erifendi Churniawanhttp://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/article/view/10278Penegakan Hukum atas Hak-Hak Anak Hasil Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Perspektif Viktimologi2024-08-21T16:06:15+00:00Siti Fatimahsitifatimahshmh2022@gmail.comAzahery Insan Kamilkamilinsan5@gmail.comRetno Eko Mardani retnoem89@yahoo.com<table width="531"> <tbody> <tr> <td width="361"> <p>Artikel ini bertujuan untuk mendalami penegakan hukum atas hak-hak anak yang dilahirkan hasil dari tindak pidana perkosaan. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode normatif yuridis. Berdasarkan hasil penelitian, saat ini, banyak wanita yang menjadi korban perkosaan terpaksa melanjutkan kehamilan mereka yang tidak diinginkan karena mereka tidak menyadari bahwa mereka hamil akibat perkosaan. Di sisi lain, banyak wanita melakukan aborsi karena mereka menjadi korban perkosaan. Berdasarkan UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan dan PP No. 61 Tahun 2014, didapati bahwa penerapan kebijakan mengenai aborsi untuk korban perkosaan tidak memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban tersebut, termasuk bagi anak yang dikandungnya. Penyebabnya adalah karena berdasarkan data kehamilan akibat perkosaan yang diperoleh, para korban perkosaan telah melewati batas waktu yang ditetapkan oleh hukum untuk melakukan aborsi. Selain itu, masih belum ada ketentuan yang secara tegas mengatur perlindungan hukum bagi anak yang lahir akibat tindak pidana perkosaan. Hukum tentang diskriminalisasi aborsi di Indonesia dipandang tidak adil dan tidak seimbang dalam melindungi hak-hak perempuan, terutama dalam kasus kehamilan akibat tindak pidana perkosaan. Artikel ini bertujuan untuk berkontribusi menegakkan hukum dengan berharap adanya rekonstruksi kebijakan hukum demi memberi perlindungan hukum yang berkeadilan sosial bagi anak hasil dari tindak pidana perkosaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa diperlukan adanya kepastian hukum atas perlindungan hukum anak terhadap anak hasil dari tindak pidana perkosaan. Serta perlindungan hukum anak terhadap anak hasil dari tindak pidana perkosaan yang berkeadilan berdasarkan persperktif viktimologi.</p> </td> </tr> </tbody> </table>2024-09-26T00:00:00+00:00Copyright (c) 2024 Siti Fatimah, Azahery Insan Kamil, Retno Eko Mardani http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/article/view/11413Analisis Yuridis Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Jasa Konstruksi2024-08-28T13:27:00+00:00Atqo Darmawan Ajiatqo@law.uad.ac.id<p>Pengaturan mengenai jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017. Perubahan Undang-Undang Jasa Konstruksi tidak mengatur tindak pidana dalam jasa konstruksi. Berbeda dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi Tahun 1999 mengatur beberapa jenis tindak pidana. Dihapusnya ketentuan perbuatan pidana dalam jasa konstruksi mengakibatkan perubahan dalam sistem hukum pidana. Dengan dihapusnya tindak pidana dalam Undang-Udang Jasa Konstruksi Tahun 1999 tersebut akan menimbulkan multi tafsir dalam masyarakat. Penelitian ini menganalisis tindak pidana dalam bidang jasa konstruksi pascalahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2017. Jenis penelitian hukum jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka (<em>library reasecrch</em>). Analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif (yuridis-normatif). Kesimpulan hasil penelitian mengenai tindak pidana yang dapat dikenakan dalam tindak pidana dalam bidang jasa konstruksi adalah: pemberian suap <em>(bribery)</em>, pemerasan (<em>extortion</em>), pemalsuan (<em>fraud</em>), penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan (<em>abuse of power</em>). Penerapan sanksi pidana dalam bidang jasa konstruksi berupa pemberikan sanksi pidana dan denda yang belum memenuhi rasa keadilan bagi korban.</p>2024-09-26T00:00:00+00:00Copyright (c) 2024 Atqo Darmawan Aji